Ancaman Hukuman Buat Pengguna Ijazah Palsu

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), khususnya pada ketentuan ayat [2]. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 263 (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau Read more…

Presiden Jokowi Digugat soal Dugaan Ijazah Palsu di PN Jakpus

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024. Dilansir SIPP PN Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022) gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan tersebut Read more…

Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap?

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara PidanaKetentuan tentang pengertian putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara pidana tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 5/2010. Adapun arti putusan berkekuatan hukum tetap adalah: putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding Read more…

Cara Cek Sertifikat Tanah Ganda dan Langkah Hukumnya

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Jika Ada Sertifikat Tanah Ganda, Mana yang Berlaku?Sertipikat hak milik (“SHM”) adalah sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap tanah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 yang berbunyi: Sertipikat adalah surat tanda bukti Read more…

Langkah Hukum Jika Ditipu Biro Perjalanan Haji/Umrah

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Penyelenggaraan Ibadah Haji KhususPada dasarnya, penyelenggaraan haji dan umrah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (“UU 8/2019”). Biro perjalanan yang Anda maksud, menurut hemat kami, dikenal sebagai penyelenggara ibadah haji khusus, yakni badan hukum yang memiliki Read more…

Perlukah Aspek Hukum untuk Bisnis Properti?

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Tingginya minat masyarakat terhadap hunian membuat pengembang berlomba-lomba membangun hunian di berbagai kawasan. Dengan berbagai teknik dan strategi demi membangun hunian idaman semua orang yaitu hunian yang strategis, harga terjangkau, dan tersedia fasilitas-fasilitas memadai, khususnya bisnis properti. Para pengembang berusaha memiliki berbagai taktik Read more…

Waspadai Risiko Hukum dalam Bisnis Properti

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Maraknya Risiko HukumPengembang terkadang terlalu pede untuk mengelola risiko hukum, sementara secara faktual memang berada dalam posisi yang salah atau setidak-tidaknya dapat dipersalahkan sebagai perbuatan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Bisa jadi, pengembang meyakini dirinya dapat memengaruhi penegakan hukum, sementara secara normatif Read more…

Syarat Sahnya Perjanjian

Hubungan satu sama lain dalam masyarakat tidak bisa lepas dari Perjanjian. Perjanjian sering kita lakukan misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya. Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, pihak yang lain dapat Read more…

Wanprestasi dan Penipuan

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut Read more…

Penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi Non Litigasi

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Pelindungan Data PribadiData pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.[1] Kemudian UU PDP membagi jenis data pribadi yang teridiri atas data Read more…